Tepat 1 Juli 2018 akan diberlakukan Perpres No. 16 Tahun 2018.

Berkenaan dengan dicabutnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang diganti dengan Perpres No.16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Bertempat di gedung Phinisi, Grand Clarion and Convention Center Makassar Sulawesi Selatan melalui Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian mengadakan sosialisasi Perpres tersebut kepada pengelola keuangan forum komunikasi PBJ Lingkup Kementerian Pertanian. Pertemuan diikuti oleh KPA dan PPK dari Satker Lingkup Kementan yang berasal dari Jawa Barat, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua yang berjumlah 160 orang dan Balit Palma manado diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen Engelbert Manaroinsong, SP.M.Si.

Rangkaian acara yang dimulai Ucapan Selamat Datang oleh Kepala BPTP Sulawesi Selatan Dr. Ir. Wahid Rauf, M.Si setelah itu Laporan Panitia Pelaksana Kabag pelayanan pengadaan dan jasa Ir. Wawan Setiawan ST.MT. Pembukaan acara yang di tandai dengan pemukulan gong oleh Kepala Biro Umum dan Pengadaan Kementerian Pertanian Ir. Sri Sulihati, M.Sc mewakili Sekertaris Jenderal Kementerian Pertanian. Acara yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari, tanggal 4-5 Juni 2018 juga disampaikan materi utama yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 tahun Tahun 2018, Kebijakan E-Procurement Nasional (SPSE Versi 4.2) dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemeriantah (LKPP) serta diskusi umum kegiatan pengadaan barang dan jasa lingkup Kementerian Pertanian. Penting untuk diingat bahwa pemberlakuan Perpres No.16 Tahun 2018 terhitung tanggal 1 Juli 2018. Dalam kegiatan tersebut diberikan cara tanya – jawab secara online terkait Perpres 16 Tahun 2018 dan pertanyaan pertanyaan pengadaan barang dan jasa yaitu melalui website yaitu www.slido.com dan android yaitu sli.do dengan hastag “# T775”. Semoga dengan diberlakukannya Perpres yang baru ini akan lebih menjamin kegiatan pengadaan nasional untuk kejayaan pembangunan pertanian di Indonesia.

Print Friendly