Profil PPID

 Latar Belakang
SK PPID Balit Palma :

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang. Karenanya, hak memperoleh informasi termasuk hak asasi manusia. Bahkan, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 117/KEP/M.KOMINFO/03/2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Komunikasi dan Informatika mengatur bahwa salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi.

 Dasar Hukum dibentuknya PPID Balit Palma adalah :

  1. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
  2. PP No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik
  3. Perkip No 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
  4. Perkip No 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Perma No 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan
  5. Mentan No. 32/permentan/ot.140/5/2011 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan kementerian pertanian
  6. Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik selaku PPID Utama Nomor 1397/HM.100/A.3/11/2013 tentang Daftar Informasi Publik yang dikuasai Kementerian Pertanian
  7. Keputusan Kepala BHIP selaku PPID Utama Nomor: 1229/Kpts/OT.080/A.3/11/2014 tentang Pembentukan Tim Pengujian Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian
  8. Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 17/Kpts/HK.060/1/2015 sebagai pengganti Keputusan Menteri Pertanian
  9. 105/Kpts/HK.060/ 1/2013 tentang Informasi Publik yang dikecualikan dilingkungan Kementerian Pertanian.
  10. Perkip No 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
Print Friendly